Hal yang tampak sederhana seperti menyalakan keran air atau mengisi ember kini menjadi perjuangan di banyak wilayah di provinsi Maluku Utara dan sekitarnya. Meski negeri ini dikelilingi laut dan hujan tropis, kenyataannya akses terhadap air bersih yang layak dan aman masih jauh dari terpenuhi. Data menunjukkan bahwa sekitar 40,7 % rumah tangga di Maluku Utara belum memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, sementara hanya sekitar 59,3 % yang tercatat memiliki akses “baik”. Pulau-pulau terpencil, dataran tinggi yang sulit dijangkau, dan kawasan dengan sistem distribusi air yang lemah adalah lokasi-lokasi di mana kondisi ini paling terasa.
Lembaga resmi seperti DLH Maluku Utara dengan website https://dlhmalukuutara.id/ menjadi salah satu garda pengawal penting dalam upaya memastikan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup di provinsi ini. Meski demikian, tantangan yang mereka hadapi sangat besar: mulai dari keterbatasan infrastruktur, jarak tempuh yang panjang menuju sumber air, akses ke teknologi distribusi, hingga keterbatasan anggaran dan koordinasi antar desa dan kecamatan. Sebuah studi di Kelurahan Takofi, Kota Ternate, misalnya menunjukkan bahwa meski sumber air tanah tersedia, warga di dataran tinggi dan bebatuan kesulitan mengaksesnya karena jarak dan kondisi medan yang berat. Di Kota Ternate sendiri, sistem penyediaan air utama masih mengandalkan sumur bor, sementara potensi air bawah tanah terbatas hal ini menyebabkan kota tersebut menjadi “rawan krisis air bersih”.
Salah satu kasus nyata terlihat di kawasan pulau-terpencil atau pesisir dalam provinsi Maluku. Di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, misalnya, ditemukan kondisi di mana satu Puskesmas belum bisa beroperasi karena akses air bersih belum tersedia. Di Halmahera Utara, setelah banjir besar, empat desa terdampak sempat “keran kering” selama hampir tiga pekan karena kerusakan jaringan distribusi air. Faktor-faktor yang memperburuk kondisi antara lain adalah: alih fungsi hutan sebagai daerah resapan yang menyusut; infrastruktur air yang tidak memadai atau usang; musim kemarau yang makin panjang; dan sistem distribusi yang mesti melintasi pulau atau bawah laut. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pembangunan jaringan air baku lintas pulau, seperti pemasangan pipa bawah laut yang menghubungkan Pulau Tidore ke Pulau Maitara sebagai solusi distribusi air bersih.
Di sisi kualitas, penelitian di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa meskipun secara fisik sumber air tersedia, kualitasnya tidak selalu memenuhi standar air bersih. Faktor seperti sedimentasi, aktivitas manusia di bawahnya, dan penggunaan sumur yang tidak terlindungi membuat risiko kesehatan meningkat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih bukan sekadar soal “ada air” tetapi juga soal “air yang layak dan aman”, yang meliputi jarak ke sumber, metode penyimpanan, dan pemrosesan. Menurut standar WHO/UNICEF, akses dianggap “baik” bila tersedia minimal 20 liter per orang per hari dari sumber terlindung dalam radius 1 km atau dalam waktu tempuh kurang dari 30 menit.
Dampak dari krisis air bersih ini sangat beragam. Dari sisi kesehatan, kurangnya akses air bersih yang aman meningkatkan risiko penyakit terkait air seperti diare atau infeksi kulit. Dari sisi sosial-ekonomi, banyak warga pesisir atau di pulau kecil harus mengalokasikan waktu dan biaya ekstra untuk mengangkut air – aktivitas yang mengganggu produktivitas, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Di kawasan pertanian juga terjadi intrusi air laut ke dalam air tanah di beberapa pesisir, merusak kualitas air tawar dan mengganggu irigasi. Belum lagi bahwa ketika infrastruktur air bersih rusak atau terputus – seperti akibat bencana alam – masyarakat menjadi sangat rentan. Peristiwa di Halmahera Utara menggambarkan bahwa distribusi air bisa berhenti total dalam hitungan hari, meninggalkan warga tanpa akses air minum, mencuci, atau kebersihan dasar.
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan multisektor. Infrastruktur air bersih perlu diperkuat: sumur bor yang terlindungi, pipa distribusi yang handal, tangki penampungan di daerah terpencil, serta pemanfaatan air hujan dan sumber alternatif. Kebijakan pengelolaan hutan juga penting agar daerah resapan tetap terjaga ketika resapan air terbuka, maka air tanah akan lebih banyak dan musim kemarau pun tidak begitu mengeringkan. Pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat sangat krusial: warga perlu diberi pelatihan tentang pengelolaan air domestik, pemeliharaan instalasi, serta pengurangan pemborosan dan kontaminasi. Selain itu, lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus memiliki dukungan penuh: anggaran cukup, tenaga pengawas yang memadai, serta kerjasama lintas instansi yang solid. Program-program tanggap cepat saat bencana alam juga perlu dijadikan prioritas, agar ketika banjir atau longsor terjadi, aliran air bersih tidak langsung terhenti.
Selain itu, penting pula menciptakan diversifikasi sumber air: air hujan yang ditampung di atap rumah, sumur resapan, serta pemanfaatan sumber permukaan atau bawah tanah baru. Program mitigasi perubahan iklim juga harus dilibatkan karena perubahan pola hujan dan kekeringan ekstrem akan terus mempengaruhi ketersediaan air. Masyarakat pesisir dan pulau kecil perlu menjadi bagian dari pengambilan keputusan, sehingga solusi yang diterapkan sesuai konteks lokal. Misalnya, pembangunan bak penampung air besar di daerah perbatasan Maluku Barat Daya yang melibatkan komunitas lokal dan TNI menunjukkan potensi model partisipatif yang berhasil.
Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara melalui https://dlhmalukuutara.id/ kembali menegaskan bahwa ketersediaan air bersih bukan sekadar target pembangunan, melainkan hak dasar setiap warga dan fondasi kehidupan yang sehat dan produktif. Dengan sinergi antar pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lingkungan, tantangan air bersih yang selama ini terabaikan dapat diatasi. Maluku Utara memiliki keindahan alam dan potensi besar, namun tanpa akses air bersih yang memadai, semua itu akan terancam baik dari segi kualitas hidup maupun keberlanjutan sosial-ekonomi.
